PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONMIAN
Maka
menurut Adam Smith peranan pemerintah hanya meliputi tiga fungsi saja,
yaitu:
- Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri
- Menyelenggarakan peradilan
- Menyediakan barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh swasta
Dlam masa sekarang ini, banyaknya perkembangan dan kemajuan akibat
semakin majunya teknologi dan banyaknya penemu-penemu baru serta semakin
terbukanya perekonomian antar negara, menyebabkan begitu banyak
kepentingan yang saling terkait dan berbenturan. Hal ini menyebabkan
peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem
perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu
dapat ditangani oleh swasta. Dengan demikian dalam sistem perekonomian
modern, peranan pemerintah dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
- Peranan alokasi
- Peranan distribusi
- Peranan stabilisasi
Peranan Alokasi
Peranan alokasi oleh pemerintah ini sangat dibuthkan terutama dalam hal
penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta yaitu
barang-barang umum atau disebut jugabarang publik. Karena dalam
sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan
oleh swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Dalam hal seperti
ini maka pemerintah harus bisa menyediakan apa yang disebut barang
publik tadi. Tidak dapat tersedianya barang-barang publik tersebut
melalui sistem pasar disebut dengan kegagalan pasar. Hal ini
dikarenakan manfaat dari barang tersebut tidak dapat dinikmati hanya
oleh yang memiliki sendiri, tapi dapat dimiliki/dinikmati pula oleh yang
lain, dengan kata lain, barang tersebut tidak mempunyai sifat pengecualian seperti halnya barang swasta. Contohnya seperti udara bersih, jalan umum, jembatan, dll.
Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun
barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memuaskan/memenuhi kebutuhan
masyarakat. Jadi kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
individu maupun kebutuhan masyarakat yang secara efektif tidak dapat
dipuaskan oleh mekanisme pasar. Contohnya dalam kegiatan pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta keadilan.
¨ Peranan Distribusi
Peranan distribusi ini merupaka peranan pemerintah sebagai distribusi
pendapatan dan kekayaan. Tidak mudah bagi pemerintah dalam menjalankan
peranan ini, karena distribusi ini berkaitan erat dengan dengan masalah
keadilan. Sedangkan masalah keadilan sudah ini sudah terlalu kompleks,
sebab keadilan ini merupakan satu masalah yang bisa ditinjau dari
berbagai presepsi, bahkan masalah keadilan ini juga tergantung dari
pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri, karena keadilan itu
merupakan masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan ini memberikan
koreksi terhadap distribusi penghasilan yang ada dalam masyarakat.
Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatn masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung
misalnya dengan pajak progresif, yaitu membebankan pajak yang relatif
lebih besar bagi orang kaya dan rlatif lebih kecil bagi orang misin,
disertai subsidi bagi golongan miskin. Secara tidak langsung, bisa
melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah, misalnya:pembangunan
perumahan tipe sederhana (RS) dan tipe sangat sederhana (RSS) yang lebih
banyak porsinya dibanding rumah mewah, untuk golongan pendapatn
tertentu, subsidi untuk pupuk petani, dan lain sebagainya.
¨ Peranan Stabilisasi
Kegiatan menstabilisasikan perekonomian yaitu dengan menggabungkan
kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan lain seperti
kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi
besarnya permintaan agregat sehingga dapat mempertahankan fullemployment
dan menghindari inflasi maupun deflasi. Peranan tabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi
gangguan dalm menstabilkan perekonomian, seperti: terjadi deflasi,
inflasi, penurunan permintaan/penawaran suatu barang, yang nantinya
masalah-masalah tersebut akan mengangkibatkan timbulnya masalah yang
lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi, dll.
Permasalahannya sekarang ialah bagaimana menyelaraskan seluruh
kebijaksanaan yang akan diterapkan jika terjadi suatu masalah, tanpa
bertentangan dengan kebijaksanaan yang lain dan tanpa menimbulkan
masalah baru. Baik itu kebijaksanaan dalam rangka peranan pemerintah
sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi agar efisien,
distribusi pendapatan agar merata dan adil, serta stabilitas ekonomi.
Demikian juga halnya kebijaksanaan dibidang-bidang lain. Oleh karenanya
dituntut kebijaksanaan yang betul-betul seimbang dari pemerintah demi
kesejahteraan masyarakat.
Dewi Listianingsih
15209885
4EA11